Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mendesak pemerintah agar lebih ketat dalam menyeleksi penerima beasiswa LPDP. Hal ini dilatarbelakangi oleh pernyataan kontroversial dari seorang alumnus LPDP bernama DS yang dinilai kurang menunjukkan nasionalisme serta dugaan pelanggaran oleh suaminya terhadap komitmen beasiswa LPDP.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,”
ujar Habib di Jakarta, Senin.
Habib menekankan bahwa para penerima beasiswa harus menunjukkan integritas dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab mereka, mengingat beasiswa ini dibiayai oleh anggaran negara. Setiap rupiah yang diberikan oleh LPDP merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang besar bagi penerimanya.
Menurut Habib, kejadian ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa seleksi penerima beasiswa tidak hanya harus menilai kemampuan akademik, tetapi juga komitmen dan integritas kebangsaan. Ia menegaskan bahwa tujuan program LPDP adalah untuk mengembangkan kualitas SDM bangsa.
Habib berharap peningkatan kualitas SDM tersebut tidak hanya menguntungkan individu penerima, tetapi juga berdampak positif bagi negara. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alumni LPDP untuk memastikan bahwa mereka tetap memegang komitmen yang telah disepakati. Selain itu, ia mendukung LPDP yang berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,”
tegas Habib.
—
