Revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara Jawa Barat yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono akan membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program ini tidak hanya menciptakan pekerjaan baru tetapi juga berkontribusi pada pembangunan perumahan untuk para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Investasi senilai Rp26 triliun siap digelontorkan untuk pengembangan budidaya di wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Guna meningkatkan produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan serta gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di pantai utara Jawa.
Program ini akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025 dengan fokus awal di Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama akan menyasar 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan pada 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, Nota Kesepakatan juga ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di keempat kabupaten tersebut.
—
