Di tengah pengurangan anggaran yang dialami Dinas Sumber Daya Air, Pemprov Jakarta tetap diminta untuk memprioritaskan penanganan banjir. Efisiensi anggaran yang perlu dilakukan tidak boleh mengganggu fokus pemerintah dalam menangani banjir.
Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menjelaskan bahwa meskipun dana Dinas Sumber Daya Air dipangkas, penanganan banjir harus tetap menjadi prioritas. Pemangkasan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2026 belum dirinci secara detail oleh Yuke, tetapi ia tetap menegaskan pentingnya fokus pada isu ini. Menurut Yuke, Gubernur Pramono Anung harus memastikan penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama.
“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
tuturnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Yuke meyakini bahwa meskipun terjadi pemangkasan, anggaran di tingkat dinas dan suku dinas masih dapat mencukupi untuk menjalankan program utama dan merespons permintaan masyarakat. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
katanya.
Pihak Yuke juga akan terus menyisir dan mengoptimalkan proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air agar tidak perlu melakukan perubahan jadwal. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
ujarnya.
