Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada pertemuan darurat di Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (25/8), secara tegas menentang rencana Israel untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya. OKI juga mengimbau tekanan internasional terhadap Tel Aviv agar menghentikan tindakan-tindakan agresif terhadap warga Palestina.
Dalam pernyataannya, OKI mengecam keras rencana Israel untuk memberlakukan pendudukan militer penuh di Jalur Gaza dan menolak segala bentuk skema yang bertujuan untuk secara paksa mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.
OKI menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas konflik yang sedang berlangsung dan atas pengabaian upaya damai, terutama karena enggan menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan Hamas. “Proposal tersebut kemungkinan akan menghasilkan kesepakatan penting dan krusial untuk membebaskan para sandera dan tahanan, mencapai gencatan senjata, serta memastikan masuknya bantuan kemanusiaan mendesak secara efektif untuk mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza,”
demikian pernyataan resmi OKI.
Selain itu, OKI menolak keras pernyataan terbaru dari Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, yang menggembar-gemborkan konsep “Israel Raya”. Konsep tersebut dianggap sebagai perpanjangan retorika ekstremis dan pelanggaran hukum internasional serta Piagam PBB.
“Israel Raya” adalah istilah yang sering digunakan dalam politik Israel untuk menggambarkan perluasan wilayah Israel yang mencakup kawasan seperti Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan, serta Semenanjung Sinai dan bagian dari Yordania.
OKI juga menuduh Israel telah mengganggu solusi dua negara dengan menyatakan persetujuan atas proyek permukiman E1 yang kontroversial. Proyek ini memisahkan Tepi Barat yang diduduki menjadi dua bagian dan mengisolasi Yerusalem Timur.
Blok Islam tersebut juga mengecam Israel yang secara sengaja menargetkan jurnalis dan pekerja media di Jalur Gaza. “Tindakan ini merupakan kejahatan perang dan serangan terhadap kebebasan pers,”
ujar OKI.
OKI menyerukan kepada seluruh negara untuk mengambil tindakan hukum dan langkah efektif, termasuk menjatuhkan sanksi, menghentikan pengiriman senjata, dan meninjau hubungan diplomatik serta ekonomi untuk menghentikan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Pernyataan ini juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak sesuai tanggung jawab hukum dan kemanusiaannya berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menghentikan serangan dan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
—
